Kolaborasi untuk Transisi Energi Indonesia: Menkeu Sri Mulyani Gaet Kerja Sama dengan Investor

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyoroti kesulitan dalam mewujudkan transisi energi menuju sumber energi hijau di tanah air. Dalam pidatonya di acara World Bank Event bertajuk “Climate Change and Indonesia’s Future,” Sri Mulyani menyampaikan bahwa transisi energi bukanlah suatu perubahan yang mudah, melainkan agenda yang paling sulit, menantang, dan mahal di antara semua agenda perubahan iklim.

Menurutnya, setiap langkah transisi energi membawa dampak finansial, ekonomi, sosial, dan bahkan politik di berbagai negara. Sri Mulyani menegaskan bahwa transisi energi adalah salah satu agenda yang penuh tantangan.

Dalam upayanya mengatasi kendala ini, Sri Mulyani telah berkomunikasi dengan berbagai investor dan manajer dana besar. Tujuannya adalah memastikan taksonomi energi hijau dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) di Indonesia dapat didanai melalui pasar modal. Namun, mendapatkan teknologi yang mendukung penciptaan energi baru dan terbarukan bukanlah tugas yang mudah.

“Indonesia berkolaborasi di dalam ASEAN untuk membentuk taksonomi yang memungkinkan kita terus mendorong agenda perubahan iklim tanpa mengorbankan pembangunan dan keberlanjutan,” ungkap Sri Mulyani.

Meskipun demikian, pemerintah telah meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari kemitraan ini, Indonesia dijanjikan dana sebesar US$20 miliar atau Rp330 triliun dari sektor publik dan swasta global. Skema pendanaan JETP mencakup pinjaman lunak, hibah, jaminan, dan pinjaman dengan suku bunga pasar.

Ada empat objektif utama yang ingin dicapai melalui JETP, yakni mengurangi emisi CO2 sebanyak 290 megaton pada 2030, mendukung pensiun pabrik PLTU batu bara, mempercepat peluncuran pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) hingga mencapai 34 persen dari total pembangkit listrik nasional pada 2030, dan memberikan dukungan kepada komunitas yang terdampak oleh kebijakan transisi energi.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa emisi per kapita Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara G20. Meskipun demikian, pemerintah masih fokus pada kebijakan dekarbonisasi yang kuat untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dan net zero emissions.

“Tantangan kita adalah bagaimana kita dapat terus meningkatkan kemakmuran tanpa membuat planet kita menjadi tidak layak huni karena perubahan iklim,” tandas Sri Mulyani. Dengan upaya bersama dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berkomitmen untuk menjalani transisi energi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Demikian informasi seputar perkembangan transisi energi di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Pendirianperusahaan.com.