Ekspor Sepeda Motor Yamaha Dinilai Mampu Menekan Defisit

Industri sepeda motor Indonesia saat ini semakin agresif dan mampu menembus pasar ekpsor yang memuaskan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah meningkatnya produktivitas dari sejumlah produsen sepeda motor Tanah Air. Selain itu, para produsen juga mampu menunjukan bahwa kualitas produksi dalam negeri mampu kompetitif di kancah global.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto saat menghadiri acara pelepasan ekspor motort unit ke-1,5 juta dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM). Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu basis produksi otomotif untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Bahkan Indonesia berada di urutan ketiga dunia setelah India dan China. Kementerian Perindustrian mencatata baha total produksi sepeda motor di Indonesia mencapai 6 juta unit di tahun 2017. Dan jumlah ekspor hingga Oktober 2018 telah menebus angka 510.000 unit. Menteri Airlangga mengungkapka bahwa pihaknya menargetkan ekspor sepeda motor mencapai 10% dari total produksi atau sekitar 600.000 pada tahun ini.

Upaya penggenjotan ekspor merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Selain itu, implementasi peta ajalan Making Indonesia 4.0, yang menetapkan pada peningkatan kembali nett ekspor sebesar 10% di tahun 2030.

Ketika Indonnesia mengalami defisit neraca perdagangan, sepeda motor justru mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dengan nilai ekspor mencapaoi CBU, CKD, dan komponen yang mencapai US$ 1,2 miliar pada tahun 2017.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Harjanto menjelaskan bahwa Kemenperin berharap Yamaha melalui PT Yamaha Motor RND Indonesia dapat terus melakukan Research and Deelopment dalam negeri khususnya terkait pengembangan kendaraan bermotor listrik dalam negeri.

Kemenperin tengah melakukan kerja sama dan studi ersama dengan New Energy and Industrial Technology Development Oeganization Jepang yang meliputi aspek consumer convenient, business model, social impact, dan regulasi.

Studi tersebut dibarengi dengan adanya Demo Project yang dilakukan di beberapa kota di Jawa Barat dan Bali yang dimulai awal 2019 hinnga Desember 2020 dengan melibatkan instansi litbang lokal dan beberapa i=universitas sehingga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah.